International Reform Policy Symposium & Regional Workshop 2019
Kemenpan RB RI bekerja sama dengan The Korean Research Institute pada University Of New South Wales (KRI@UNSW) Australia dan didukung oleh Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (UI) menyelenggarakan kegiatan internasional dengan nama International Reform Policy Symposium & Regional Workshop 2019. Kegiatan berlangsung dua hari, 14 – 15 Maret 2019 di kawasan Nusa Dua Bali.
Provinsi Sulawesi Tengah, oleh panitia diberi kuota mengutus 3 perwakilannya dalam acara tersebut dengan pembiayaan sepenuhnya ditanggung oleh penyelenggara (Kemenpan RB). Ketiga orang yang ditugaskan oleh Sekprov Sulteng dan berkesempatan mengikuti acara tersebut, Irwan, S.Pd, M.Si (Sekretaris Badan Litbang & Inovasi Prov. Sulteng), Abdul Azis, Dg. Matantu, S.IP, M.Si (Kasubag Reformasi Birokrasi Biro Organisasi Setdaprov Sulteng) dan Tauhid Thalib (Kasubid INKA BKD Sulteng).
Acara yang bertema “State Capacity for Public Sector Reform and National Development in Indonesia, Korea and Southeast Asia” dibuka langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Tujuan acara seminar yang diselenggarakan di Bali Nusa Dua Convention Center ini, yaitu memberi informasi kepada dunia tentang capaian reformasi birokrasi di Indonesia, menjadi media berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing negara dan membangun kerjasama antar negara untuk percepatan reformasi birokrasi. Olehnya Wapres sangat berharap melalui acara ini semua pihak mendapat pengetahuan dan pembelajaran tentang reformasi birokrasi. Baik dari yang sudah berhasil, sementara berjalan maupun dari yang belum berhasil menjalankan reformasi birokrasi di negaranya.
Kegiatan dengan jadwal yang padat ini dihadiri oleh pembicara, akademisi dan praktisi birokrasi/administrasi publik dari Indonesia, negara Asia Tenggara (Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina, Kamboja), Korea Selatan, Australia dan Selandia Baru. Khusus dari Indonesia, selain pembicara akademisi administrasi publik dari UI, UGM Jogjakarta, Unair Surabaya dan Unibraw Malang, juga turut memberikan pengalaman dan pandangannya tentang reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang modern, efektif dan efisien, para kepala daerah baik gubernur maupun bupati dan walikota.
Pembicara Indonesia dari kalangan pejabat publik diantaranya adalah Menkeu Sri Mulyani, Kepala BKN Bima Aria Wibisana, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Jateng, Wagub Jatim (Emil Dardak saat menjadi Bupati Trenggalek), Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, dan yang membanggakan bagi Sulteng, turut membagi pengalamannya, Bupati Banggai, Herwin Yatim. Para kepala daerah yang diberi kesempatan sharing experience tersebut adalah daerah yang berhasil meraih predikat BB hingga A pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Perhelatan ini iklim internasionalnya sangat terasa karena pembicara sebagian besar adalah praktisi/akademisi luar negeri, bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa inggris, dan tempat pelaksanaannya pun di kota yang telah menjadi milik dunia internasional (Bali). Walau demikian tidak menghalangi peserta dari seluruh provinsi di Indonesia untuk menimba pengalaman dan pengetahuan reformasi birokrasi dari berbagai negara atau dari instansi pemerintah di Indonesia yang telah memiliki predikat SAKIP yang baik. Karena di sekitar tempat symposium, negara dengan tingkat RB yang maju dan daerah atau instansi yang berSAKIP bagus membuka stand pameran. Selain membagikan souvenir dan photo both menarik juga memberi informasi terkait penerapan reformasi birokrasi di instansi bersangkutan.
Sungguh merupakan suatu kesyukuran bisa berkesempatan mengkuti acara demikian. Setidaknya ada dua pengalaman penting yang bisa dibagi. Pertama, memiliki kemampuan bahasa inggris memang menjadi suatu keharusan bagi kita. Aparatur harus bisa berbahasa inggris. Bersama dengan penguasaan teknologi informasi komunikasi (TIK). Dua kompetensi ini wajib dikuasai oleh PNS. Adanya kemampuan ini memungkinkan kita menyerap dan mentransfer ilmu dari sumber yang lebih bervariasi dan terbaru. Perekrutan pegawai Prov. Sulteng perlu memperhatikan ini.
Pengalaman kedua adalah model penyelenggaran kegiatan. Walau dalam skala yang minimalis, rakor kepegawaian yang menjadi gawean tahunan BKD Prov. Sulteng, perlu menjejak acara tersebut. Kerjasama dengan pihak Perguruan Tinggi (PTN/PTS) mungkin bisa dirintis untuk menyelenggarakan acara tersebut. Peserta rakor, para pengelola kepegawaian daerah, selain mendapat informasi terkait manajemen kepegawaian nasional, juga terpapar oleh data dan gambaran kondisi kinerja serta kualitas aparatur berikut persepsi publik terhadap pengelolaan aparatur dari para akademisi. Dengan begitu, maka penyelenggaraan rakor bisa lebih bermakna dan memberi hal positif baru.
