SETAHUN “EWAKO”
Pengelolaan kepegawaian merupakan aktifitas pengelolaan pegawai mulai dari penyusunan kebutuhan, rekruitmen, pengendalian dan pengembangan, perlindungan sampai dengan pemberhentian. Di lingkup organisasi pemerintahan pengelolaan kepegawaian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Dasar-dasar pengelolaan Pegawai Negeri Sipil tidaklah jauh berbeda dengan dasar pengelolaan organisasi pada umumnya.
Untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam melayani masyarakat banyak hal yang harus dilakukan salah satunya adalah perbaikan dalam sistem birokrasi yang ada. Seperti di ketahui sistem birokrasi saat masa orde baru adalah sistem birokrasi yang berbelit-belit dan mengabaikan kualitas pelayananya. Pelayanan birokrasi yang baik nantinya akan mampu mewujudkan sebuah sistem birokrasi yang baik pula.
Birokrasi yang baik harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik, karena tugas utama dari aparatur birokrat adalah melayani masyarakat. Salah satu masalah yang saat ini sedang giat dibenahi oleh pemerintah adalah mengenai pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan lingkungan badan usaha milik negara atau daerah serta barang atau jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketertiban. Setiap instansi pemerintah mulai melakukan pembenanahan dalam memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat, dahulu pelayanan publik terkenal berbelitbelit dan tidak efisien yaitu membutuhkan waktu yang lama kemudian hal ini mulai diperbaiki oleh pemerintah. Proses perubahan ini sendiri berlangsung secara bertahap hingga sekarang muncul pelayanan publik yang bersifat online. Sistem online ini banyak memiliki manfaat seperti lebih efektif dan efisien, selain itu masyarakat juga jauh lebih dipermudah dalam pengurusan kepentingan mereka dana membuat mereka senang ketika berhadapan dengan birokrasi. Hingga saat ini hampir seluruh provinsi di Indonesia berbenah melakukan pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, saat ini pemerintah mulai memperbaiki kualitas pelayanan publik yaitu dengan memandaatkan internet sebagai sarana dalam memberikan pelayanan. Internet memiliki banyak kelebihan salah satunya adalah internet dapat berjalan selama 24 jam, sehingga pemerintah dapat memberikan pelayanan sepanjang waktu kepada masyarakat dan masyarakat juga akan dimudahkan dalam mendapatkan pelayanan. Pelayanan publik ini dinamakan sebagai program E-Goverment. Indonesia telah menerapkan e-goverment sejak awal tahun 2000 saat jaringan internet telah masuk secara massal. Hingga tahun 2015 pelaksanaan e-goverment sebagai basis pelayanan publik pemerintah telah merata disetiap provinsi, akan tetapi setiap provinsi masih belum maksimal dalam pelaksanaannya.
Beberapa langkah telah dilakukan, dalam hal kepegawaian negara, salah satunya dengan menerapkan kebijakan kenaikan pangkat/jabatan bagi para pegawai negeri sipil. Kenaikan pangkat merupakan salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk melakukan pembenahan kepegawaian. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil. Hal tersebut selaras dengan surat edaran yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) BerNomor D-26-30/V/99 pada tanggal 14 Juli 2017 mengenai penetapan kenaikan pangkat dan pensiun pegawai negeri sipil setelah DiUndangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Dalam kepegawaian kenaikan pangkat digunakan sebagai salah satu usaha pemerintah untuk memicu peningkatan prestasi kerja pegawai negeri sipil sehingga akan menghasilkan kinerja pegawai yang baik pula. Dengan adanya kenaikan pangkat, maka diharapkan para pegawai akan berlomba-lomba untuk melaksanakan pekerjaanya dengan sebaik-baiknya dan menghasilkan hasil kerja yang baik pula. 3 Pegawai yang bersangkutan sangat berkepentingan dalam merencanakan dan mengembangkan karirnya. Perencanaan dan pengembangan karirnya itu merupakan bagian integral dari kehidupan kekaryaan seseorang. Untuk meraih kemajuan karir, pegawai harus menampilkan kemampuan dan produktifitas yang semaksimal mungkin disamping menunjukkan perilaku yang positif dalam berpikir dan bertindak sehingga akan menghasilkan kinerja yang baik.
Beberapa langkah telah dilakukan, dalam hal kepegawaian negara, salah satunya dengan menerapkan kebijakan kenaikan pangkat Saat ini dalam pelayanan kenaikan pangkat di BKD Provinsi Sulawesi Tengah sudah mulai melakukan inovasi yaitu pelayanan kenaikan pangkat tanpa berkas (lesspaper). Pelayanan kenaikan pangkat tanpa berkas (lesspaper) merupakan inovasi yang dicanangkan oleh Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara (BKN) Makassar dengan memanfaatkan aplikasi EWAKO (Electronic Webservice Application of KPO and PPO) serta penggunaan tanda tangan digital (digital signature). Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan Provinsi pertama yang proses kenaikan pangkatnya dilayani oleh BKN dengan menggunakan sistem Digital Dokumen melalui aplikasi Ewako (Electronic Webservice Application of KPO and PPO). Aplikasi Ewako sendiri telah dilaunching pada tahun yang lalu tepatnya yaitu pada tanggal 1 Juli 2020 bersamaan dengan pencanangan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Aplikasi EWAKO adalah aplikasi yang diluncurkan sebagai pendamping SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian). Dengan aplikasi Ewako maka usul berkas kenaikan pangkat sudah tidak lagi menggunakan kertas (lesspaper). Tapi semua berkas discan berformat PDF. Keberhasilan implementasi kenaikan pangkat PNS menggunakan aplikasi EWAKO dapat dilihat Pada hasil proses kenaikan pangkat tahun anggaran 2021 dimana pada periode April 2021dimana sebanyak 1072 berkas kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil lingkup Provinsi Sulawesi Tengah telah sukses melewati proses verifikasi dari pengelola Kenaikan Pangkat Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Makassar (Kanreg IV BKN). Spesialnya bahwa pada pertengahan bulan Maret 2021 Bidang Mutasi yang menggawangi proses kenaikan pangkat telah sukses meloloskan sebanyak 1026 berkas kenaikan pangkat yang mendapatkan persetujuan verifikasi oleh pengelola Kanreg IV BKN Makassar, sehingga pada saat itu tinggal menyisakan 46 berkas yang diberi kesempatan oleh pengelola Kanreg IV BKN untuk diperbaiki. Sedangkan pada periode Oktober sebanyak 998 berkas yang diusul kenaikan pangkat kesemuanya sukses mendapat persetujuan Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Makassar. (INKA)
