Artikel dan berita Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menyoroti berbagai kegiatan, kebijakan, dan pencapaian terbaru. Kami berkomitmen untuk memberikan informasi terkini dan terpercaya guna mendukung transparansi dan pelayanan publik yang optimal.
Diposting Oleh : BKD Prov.Sulteng
DPRD Prov. Sulteng Koordinasi Dan Komunikasi (Korkom) Antar Daerah Bidang Manajemen Kepegawaian Di BKD Prov....Korkom Antar Daerah DPRD Prov. Sulteng Demi mendapatkan gambaran sekaligus perbandingan dengan daerah lain, dalam hal pengelolaan pemerintahan dan pembangunan, baik reguler maupun temporer, DPRD Prov. Sulteng memiliki agenda kegiatan berupa Koordinasi dan Komunikasi Antar Daerah...
Selengkapnya
Diposting Oleh : BKD Prov.Sulteng
RAKORNIS KEPEGAWAIAN SE-WILAYAH KERJA KANREG IV BKN MAKASSAR : Prov. Sulteng Terbaik Pertama Tingkat Provinsi...Kanreg IV BKN Makassar pada 22-23 Juni 2022 menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kepegawaian. Rakornis yang diikuti oleh seluruh instansi pemda se-Wilayah Kerja Kanreg IV BKN Makassar ini berlangsung di Hotel Savoy Homan Kota Bandung....
Selengkapnya
Diposting Oleh : BKD Prov.Sulteng
KORPRI SULTENG : Pengembangan Wawasan Kekorprian Di Provinsi BaliSebagaimana telah diprogramkan, Korpri Sulawesi Tengah, melakukan pengembangan wawasan pengelolaan kekorprian di Provinsi Bali. Kegiatan berlangsung pada Kamis-Jumat, 23-24 Juni 2022. Rombongan Korpri Sulteng terdiri atas pengurus DPP Korpri Sulteng dan para pejabat pengelola Korpri...
Selengkapnya
Diposting Oleh : BKD Prov.Sulteng
KETIDAKSESUAIAN DATA PNS PADA SAPK (SISTEM APLIKASI PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN ) BADAN KPEGAWAIAN NEGARAProses layanan kepegawaian oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) saat ini secara maksimal menggunakan database dan aplikasi Sistim Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). Sejak proses pengadaan/pengangkatan sebagai pegawai (CPNS) hingga pemberhentian atau pensiun. Metode ini juga berlaku...
Selengkapnya
Diposting Oleh : BKD Prov.Sulteng
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DALAM KORIDOR UNDANG-UNDANG ASN NOMOR 5 TAHUN 2014Dalam koridor perundang-undangan pengangkatan PPPK terdapat pada Bagian Keempat Manajemen PPPK Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam Pasa1 Ayat 1 UU ASN secara jelas dinyatakan kedudukan PPPK sebagai...
Selengkapnya
Diposting Oleh : BKD Prov.Sulteng
Regulasi Usul Kenaikan Pangkat Menggunakan Digital Dokumen Di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi TengahPengelolaan kenaikan pangkat berbasis digital dokumen merupakan inovasi yang dicanangkan oleh Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara (BKN) Makassar dengan memanfaatkan aplikasi EWAKO (Electronic Webservice Application of KPO and PPO), DOCUDIGITAL (Documen Digital) serta penggunaan...
Selengkapnya
Diposting Oleh : BKD Prov.Sulteng
PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT PNS MENGGUNAKAN DOCUDIGITALPengelolaan kenaikan pangkat berbasis digital dokumen merupakan inovasi yang dicanangkan oleh Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara (BKN) Makassar dengan memanfaatkan aplikasi EWAKO (Electronic Webservice Application of KPO and PPO) serta penggunaan tanda tangan digital...
Selengkapnya
Diposting Oleh : BKD Prov.Sulteng
MENGENAL PERBEDAAN PNS DAN PPPKAparatur Sipil Negara atau selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai pemerintah yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan di pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN...
Selengkapnya