PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DALAM KORIDOR UNDANG-UNDANG ASN NOMOR 5 TAHUN 2014

 Dalam koridor perundang-undangan pengangkatan PPPK terdapat pada Bagian Keempat Manajemen PPPK Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam Pasa1 Ayat 1 UU ASN secara jelas dinyatakan kedudukan PPPK sebagai ASN, dimana menyebutkan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam Pasal 1 Ayat 4 dinyatakan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.